NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Muslimin. Z. Nim 20.2.22.004 Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwalu Al-Syakhsiyah STAI Sangatta Kutai Timur. Dibimbing oleh Ramdanil Mubarok, MM. selaku pembimbing I dan H. Hasan, Lc., MA. selaku pembimbing II.

Nikah misyar merupakan akad pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteriisteri yang lainnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum nikah misyar dalam hukum islam dan bagaimana hukum nikah misyar dalam hukum positif.

Penelitian ini termasuk penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang nikah misyar baik itu dari hukum islam dan hukum positif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: berdasarkan hukum Islam bahwan nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud mawaddah warrahmah di antara keduanya, bisa dilihat dalam surat at-Talaq ayat 6-7, Surat An-Nisa’ ayat 4 dan 34 serta surat al-Baqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih serta kaidah fiqhiyah yang mengindikasikan, nikah misyar lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dimana seorang isteri tidak mendapatkan nafkah lahiriah yang akan menyebabkan mereka teraniaya dan juga dalam pernikahan ini sangat berbeda dengan pernikahan yang biasanya yang dimana seorang suami berkewajiban dalam memenuhi hal nafkah lahiriah akan tetapi tidak dengan nikah misyar yang tidak ada nafkah materil sama sekali walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi namun tetap saja nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang sebenarnya. Kedua: Berdasarkan hukum positif Undang-undang pernikahan No 1 tahun 1974 didalam pasal 34 ayat 1 Dan (KHI) pasal 80 ayat 4 yang mengatur tentang kewajiban suami. Jadi, sangat jelas di dalam pelaksanaannya bahwa nikah misyar tidak ada penganjurannya serta bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang terdapat pada pasal 1 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.